Tragedi Kemanusiaan, Pengacara Pukul Hakim, Selamat Datang Di Situs  Pengadilan Tinggi Medan
  INFORMASI >> 
 Untuk Melihat Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Dapat Melalui Aplikasi SIPERKA          Selamat Datang Di Website Pengadilan Tinggi Medan          Selamat Kepada Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan Telah Meraih Akreditasi A Excelent dari Dirjen Badilum          Peringatan HUT MARI ke-74 Tahun 2019          Diinformasikan Sipp Banding Versi 3.2.0 Yang Resmi Diluncurkan Oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 April 2019 disediakan layanan untuk Masyarakat agar dapat Melihat Perkara Bandingnya Melalui Alamat: https://banding.mahkamahagung.go.id          Teleconference Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama          Acara Program Mentoring Berbasis Resiko (PROMENSISKO) oleh PPATK Deputi Bidang Pemberantasan          Upacara Pembukaan Pelaksanaan Lomba dalam rangka Memeriahkan HUT RI ke-74 tahun 2019          Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim          Acara Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UKPJB Aplikasi SPSE versi 4.3 dan Sirup Versi 2.3 di wilayah Sumatera Utara          Rapat Dinas Reguler Bulan Juli 2019          KPT hadiri Bimbingan dan Arahan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi          Rapat Kordinasi dengan Ketua Pengadilan Se-Sumatera Utara Juli 2019          MOTTO : "UNANG MARGABUS" UNggul, ANGgun, Melayani, Aman, Rapi, GAya, BUdaya, Syukur          Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Advokat (PPKHI)          Pemotongan Hewan Kurban di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan          Pembinaan Pelaksanaan Zona Integritas oleh Ketua RB MARI          Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)        
Tragedi Kemanusiaan, Pengacara Pukul Hakim
Jul 19
19
 Jansen Terkelin   Artikel Hukum   73 kali dikunjungi
Tragedi Kemanusiaan, Pengacara Pukul Hakim

Pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Sunarso oleh pengacara Tomi Winata atau TW Desrizal dinilai merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus kemunduran peradaban.

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mempertanyakan bagaimana dominasi dan arogansi kekuasaan menyerang lembaga peradilan yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Saya sedih, prihatin, kecewa dan mengutuk keras perbuatan brutal berupa pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengacara yang sedang beracara terhadap hakim diruang persidangan," kata Arteria Dahlan di Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Menurut Arteria, kasus Ini harus di usut tuntas. Pengadilan khususnya ruang persidangan harus terbebas dari perilaku teror, intimidatif apalagi aksi kekerasan.

Terhadap pelaku, Arteria minta dihukum seberat-beratnya, tidak boleh ada justifikasi atau penghalalan perbuatan kriminal terhadap hakim yang sedang melaksanakan tugasnya di ruang persidangan.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai perbuatan pelaku tidak hanya contemp of court, tidak hanya perbuatan kriminal (pidana) tetapi juga serangan langsung terhadap kedaulatan negara, khususnya Indonesia sebagai negara hukum.

"Jadi issuenya adalah issue konstitusionalitas, tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang, apalagi dilakukan oleh seorang advokat yang ber-officium nobile (profesi yg terhormat, pekerjaan yang mulia) dan sangat mengerti dan paham hukum," tuturnya.

Arteria berharap semua pihak punya kesamaan persepsi, semua penegak hukum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum harus terlindungi.

Apalagi seorang hakim yang sedang bertugas mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga, siapapun yang melakukan penganiayaan terhadap penegak hukum, khususnya terhadap hakim yang sedang bertugas," ujarnyan

Mantan pengacara ini berpandangan hakim yang sedang bertugas di ruang bersidangan itu tidak sekadar hakim, tapi merupakan simbolisasi hadirnya negara dalam kontek penegakan hukum ditengah masyarakat.

Jadi ini serangan langsung terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Ditambah lagi, sebagai advokat, pelaku seharusnya mengerti dan paham, bahwa dalam konteks pencarian keadilan, hakim dikonstruksikan sebagai "wakil Tuhan di dunia"

Oleh karenanya setiap putusan pengadilan itu kan ada irah-irahnya berupa "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

"Bahkan jika irah-irah tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, maka putusannya batal demi hukum sebagaimana diatur dlm Pasal 197 (2) KUHAP," jelasnya.

Arteria juga berharap para hakim diseluruh wilayah NKRI ini tidak terpengaruh dengan kejadian ini, jangan pernah ragu dan takut untuk menerjemahkan rasa keadilan dan pendidikan hukum di masyarakat melalui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya.

"Jaga integritas dan saya mewakafkan diri untuk mengawal proses penegakan hukum ini sampai tuntas. Indonesia negara hukum," katanya.

Arteria mengatakan negara tidak boleh kalah apalagi dikalahkan oleh pengaruh kekuasaan apapun, baik oleh penguasa apalagi pengusaha.

Diharamkan dominasi kekuasaan dengan segala bentuk dan pengertiannya hadir dan bahkan dipertontonkan di ruang persidangan. "Karena jika itu terjadi eksistensi negara hukum akan musnah sekaligus dimulainya kehancuran peradaban kemanusiaan," katanya.

Arteria sekaligus mempersilahkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku, juga terhadap organisasi profesi advokat terkait dengan aksi "cow boy" tersebut.

Dan juga kepada Komisi Yudisial untuk mencermati setiap fakta yang hadir dan turut mewarnai sehingga timbul aksi brutal oleh pelaku.

"Ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan pastunya harus menjadi kejadian terakhir yang tidak boleh terulang kembali," harapnya. (sumber:http://www.kompasiana.com/robbikhadafi/5d31395d0d82300ff15e8b44/tragedi-kemanusiaan-pengacara-pukul-hakim?page=all)

 

 PENCARIAN DATA WEBSITE
KEADAAN PERKARA PERDATA
BULAN AGS 2019
 Sisa Lalu 123 Perkara
 Masuk 33 Perkara
 Putus 21 Perkara
 Sisa Akhir 135 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  AGS 2019
 Sisa Lalu 105 Perkara
 Masuk 635 Perkara
 Putus 533 Perkara
 Sisa Akhir 207 Perkara
KEADAAN PERKARA PIDANA
BULAN AGS 2019
 Sisa Lalu 173 Perkara
 Masuk 72 Perkara
 Putus 74 Perkara
 Sisa Akhir 171 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  AGS 2019
 Sisa Lalu 170 Perkara
 Masuk 1608 Perkara
 Putus 1508 Perkara
 Sisa Akhir 270 Perkara
KEADAAAN PERKARA TIPIKOR
BULAN AGS 2019
 Sisa Lalu 1 Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 1 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  AGS 2019
 Sisa Lalu 5 Perkara
 Masuk 28 Perkara
 Putus 34 Perkara
 Sisa Akhir -1 Perkara
 Detail Keadaan Perkara

 TAUTAN PERADILAN
 APLIKASI M.A.R.I
 STATISTIK PENGUNJUNG
  Hari Ini :   2,293 Orang
  Kemarin :   649 Orang
  Bulan Ini :   15,289 Orang
  Tahun Ini :   49,862 Orang
  Total :   51,229 Orang
 INFORMASI PENGUNJUNG
  IP Address :   18.206.13.39
  Sistem Operasi :   Unknown Platform
  Browser :  
 Situs Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan