Beranda
Tentang Pengadilan
Pengantar Ketua Pengadilan
VIsi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Perjanjian Kinerja
Akreditasi dan Reformasi Birokrasi
Role Model dan Agen Perubahan
Profil Pengadilan
»
Struktur Organisasi
Denah Ruangan Pengadilan Tinggi Medan
Gedung Pengadilan Tinggi Medan
Peta Lokasi Pengadilan Tinggi Medan
Wilayah Yuridiksi
Profil Hakim dan Pegawai
»
Ketua
Wakil Ketua
Hakim Tinggi
Hakim Ad Hoc Tipikor
Pejabat Kepaniteraan
Pejabat Kesekretariatan
Panitera Pengganti
Staf
Sistem Pengelolahan Pengadilan
»
E-Learning
Kode Etik Hakim
Kode Etik Panitra dan Jurusita
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
»
Rencana Strategi (Renstra)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PKT)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Program Kerja
layanan Publik
Jam Kerja
Tata Tertib di Pengadilan
Jenis Pelayanan di Pengadilan
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Persepsi Indeks Korupsi
Pelayanan Informasi dan Pengaduan
»
Whistleblowing System
Daftar Informasi Publik
Prosedur Mendapatkan Informasi
Prosedur Mengajukan Keberatan
Pedoman Penanganan Pengaduan
Alamat Pengaduan / Informasi Secara Elektronik
Informasi Kepegawaian
»
Jumlah Pegawai
Bezetting
DUK
Senioritas Hakim
Senioritas PP
Hukuman Disiplin
Persyaratan Kepegawaian
»
Kenaikan Pangkat
Pengajuan Pensiun
Pembuatan Karpeg
Pembuatan Karis/Karsu
Pendaftaran BPJS
Pengajuan Pensiun ke Taspen
Persyaratan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
»
Penetapan Status BMN
Penghapusan BMN
Laporan
»
Kepatuhan LHKPN dan LHKASN
Daftar Aset dan Inventaris
Lap. Tahunan
Lap. Keadaan Perkara Bulanan
Lap. Keadaan Perkara Tahunan
Lap. Keuangan Perkara
Lap. Penanganan Pengaduan
Lap. Penyerapan Anggaran
Lap. Realisasi PNBP
layanan Hukum
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
»
Prosedur
Biaya
Pos Bantuan Hukum
Prosedur Perkara Banding
»
Prosedur Perkara Perdata
Prosedur Perkara Pidana
Prosedur Perkara Tipikor
Prosedur Penahanan Perkara Pidana
Prosedur Penahanan Perkara Tipikor
Biaya Perkara Banding
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Peraturan
Berita
Berita Terkini
Kegiatan PT Medan
Pengumuman
Artikel Hukum
Populer
Hubungi Kami
Email
DIFABEL
INFORMASI >>
 Untuk Melihat Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Dapat Melalui Aplikasi SIPERKA
 Selamat Datang Di Website Pengadilan Tinggi Medan
 Selamat Kepada Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan Telah Meraih Akreditasi A Excelent dari Dirjen Badilum
 Diinformasikan Sipp Banding Versi 3.2.0 Yang Resmi Diluncurkan Oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 April 2019 disediakan layanan untuk Masyarakat agar dapat Melihat Perkara Bandingnya Melalui Alamat: https://banding.mahkamahagung.go.id
 Acara Program Mentoring Berbasis Resiko (PROMENSISKO) oleh PPATK Deputi Bidang Pemberantasan
 E-Penahanan adalah Inovasi Pengadilan Tinggi Medan Terbaru Yang Melibat 4 Instansi diwilayah Sumatera Utara (http://e-penahanan.pt-medan.go.id)
 KPT hadiri Bimbingan dan Arahan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
 MOTTO PENGADILAN : "UNANG MARGABUS" UNggul, ANGgun, Melayani, Aman, Rapi, GAya, BUdaya, Syukur
 Pembinaan Pelaksanaan Zona Integritas oleh Ketua RB MARI
 Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
 Selamat Datang Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2019
 Verifikasi Fisik Pelamar CPNS Formasi Disabilitas
 Mahkamah Agung Buka Lowongan 2.104 CPNS, Ini Formasinya
 PT MEDAN MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
 Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Tahun 2020
 PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV
 PEMILIHAN KEMBALI LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019
 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021
 PENGUMUMAN TENTANG PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019
No.
Konten
1
KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari OTT Wali Kota Medan
KPK kembali menangkap tangan salah seorang kepala daerah yang terlibat perkara rasuah. Kali ini giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang diamankan pada Rabu (16/10) dini hari. Dari penangkapan Dzulmi, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim berhasil mengamankan uang ratusan juta. Untuk jumlah detailnya tim KPK masih proses menghitung. "Ada uang yang diamankan, ratusan juta. Masih dalam proses perhitungan," ujar Febri saat dihubungi, Rabu (16/10). KPK menduga uang ratusan juta rupiah itu berkaitan dengan setoran dari sejumlah dinas di Kota Medan untuk Dzulmi. "Diduga ada setoran dari di
16 Oct 2019
Jansen Terkelin
664 kali dikunjungi
Artikel Hukum
2
Pertama di Indonesia! Eks Ketua KY dan Komisioner Jalani Sidang Etik
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk mengawasi etika hakim. Namun kini, dua komisioner KY malah harus menghadapi sidang etik dan diadili oleh koleganya sendiri. Dua komisioner itu adalah Aidul Fitria Azhari dan Sumartoyo. Aidul adalah Ketua KY 2015-2018. "Ya benar," kata komisioner KY, Maradaman Harahap saat dikonformasi detikcom, Selasa (15/10/2019). Pembentukan Dewan Etik itu atas laporan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan meminta Aidul Fitriciada Azhari mundur. Aidul dinilai telah melanggar etik, yaitu mendaftar hakim konstitusi, padahal masa jabatan baru habis 2020
15 Oct 2019
Jansen Terkelin
718 kali dikunjungi
Artikel Hukum
3
KPK akan Miliki Ruang Khusus di Pengadilan Negeri Medan
Penampakan ruangan KPK yang berada di sebelah ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki ruang kerja khusus di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. Hal mengejutkan ini diketahui dari Humas Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin MH saat ditemui Tribun Medan di ruang barunya. Humas yang sekaligus bertugas sebagai Hakim Niaga ini mengatakan adanya ruang khusus tersebut merupakan tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan Mahkamah Agung RI. "MoU-nya ada di Mahkamah Agung, dan kita
19 Aug 2019
Jansen Terkelin
1558 kali dikunjungi
Artikel Hukum
4
MA Tetap Usut Hakim Penyebar Hoax Meski Sudah Minta Maaf
Andi Samsan Nganro (Foto: Dok. detikcom) Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tetap mengusut hakim penyebar hoax berinisial NBP yang membuat berita palsu soal promosi dan mutasi hakim meski NBP telah membuat surat permohonan maaf kepada pimpinan MA di atas kertas bermaterai. "Walau hakim yang bersangkutan sudah minta maaf bahkan membuat surat pernyataan, namun Mahkamah Agung ( MA) tetap akan melakukan pemeriksaan terkait masalah itu apakah sikap dan perbuatan tersebut telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (PPH) atau tidak," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Seni
12 Aug 2019
Jansen Terkelin
1927 kali dikunjungi
Artikel Hukum
5
Nasib Pelabuhan Marunda di Tangan MA
Gedung Mahkamah Agung Jakarta - Nasib pengelolaan Pelabuhan Marunda kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Pengelola pelabuhan Karya Cipta Nusantara (KCN) berseteru dengan pemegang saham lainnya, Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Belakangan KCN dan Kemenhub dihukum Rp 733 miliar di sengketa tersebut. Kasus itu kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website MA, Senin (12/8/2019), kasus bermula saat terjadi kesepatakan antara KCN dengan BKN pada 2004 silam. KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanja
12 Aug 2019
Jansen Terkelin
569 kali dikunjungi
Artikel Hukum
6
Tiga Hal yang Harus Kita Ketahui soal "Contempt of Court"
Istilah " contempt of court" dalam bidang hukum bukanlah suatu hal baru. Terminologi ini muncul menyusul dibentuknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 aturan tersebut mengisyaratkan perlu disusun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Lalu, bagaimanakah konsep "contempt of court" sebenarnya? 1. Penghinaan terhadap keadilan Wakil Ketua Mahkamah Agung
02 Aug 2019
Jansen Terkelin
420 kali dikunjungi
Artikel Hukum
7
Tragedi Kemanusiaan, Pengacara Pukul Hakim
Pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Sunarso oleh pengacara Tomi Winata atau TW Desrizal dinilai merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus kemunduran peradaban. Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mempertanyakan bagaimana dominasi dan arogansi kekuasaan menyerang lembaga peradilan yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Saya sedih, prihatin, kecewa dan mengutuk keras perbuatan brutal berupa pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengacara yang sedang beracara terhadap hakim diruang persidangan," kata Arteria Dahlan di Jakarta, Juma
19 Jul 2019
Jansen Terkelin
517 kali dikunjungi
Artikel Hukum
8
Ada Advokat Ikut Kena OTT dalam Kasus Suap Jaksa, Siapa Dia?
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa hari lalu mengungkap keterlibatan jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan suap tersebut. Salah seorang di antaranya, berinisial AS (diduga Alfin Suherman) berprofesi sebagai advokat. AS dan seorang pengusaha berinisial SP (diduga Sendy Perico), dipersangkakan memberikan uang suap Rp200 juta kepada Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto. Alfin, Sendy dan Agus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dua jaksa yang ikut dibawa ke KPK saat OTT diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditan
06 Jul 2019
Jansen Terkelin
527 kali dikunjungi
Artikel Hukum
9
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court MA tengah mempersiapkan e-litigation
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-CourtMA tengah mempersiapkan e-litigation Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai e-Court telah disahkan pada 4 April 2018. Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Sebelumnya, aplikasi e-court ini masih diuji coba secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indon
30 Jun 2019
Jansen Terkelin
1545 kali dikunjungi
Artikel Hukum
10
Sekali Lagi, Hukum Adalah Panglima
Menurut hukum MK akan melakukan pendekatan berdasarkan fakta dan bukti, karena sederhananya, ini merupakan sengketa pemilu, bukan tentang sistem pemilu, rekam jejak, kinerja paslon dan petahana, atau masalah lainnya Dalam kehidupan berpolitik kita selama ini, tidak sering kita mengalami bahwa nasib politik, atau lebih tepatnya penguasa, ditetapkan oleh hukum. Kali ini, sekali lagi, hukum menjadi panglima. Kesembilan Hakim Konstitusi dari Mahkamah Konsitusi mendapat tugas berat untuk memutuskan hasil akhir pilpres 2019. Tugas yang berat, karena keputusannya akan menentukan kualitas demokrasi di
25 Jun 2019
Jansen Terkelin
709 kali dikunjungi
Artikel Hukum
11
M. Hatta Ali: Hakim Harus Lebih Pintar dari Jaksa dan Pengacara
Setiap elemen penegak hukum tidak boleh saling mempengaruhi dan memberi kesempatan mencederai peradilan. Masing-masing bekerja sesuai kompetensinya. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berbenah sejak upaya penguatan lembaga kekuasaan kehakiman ini dimulai pasca reformasi 1998. Satu dekade berselang, beragam inovasi telah dikembangkan Mahkamah Agung dalam melayani para pencari keadilan. Mulai dari perkara judex facti di pengadilan tingkat pertama dan banding hingga judex juris oleh puncak peradilan di Mahkamah Agung tak luput dari langkah pembaruan. Sebut saja direktori salinan putusan peng
15 Feb 2019
Jansen Terkelin
542 kali dikunjungi
Artikel Hukum
12
Pembaharuan Peradilan
Ketua Mahkamah Agung bentuk Tim Pembaruan Peradilan melalui Keputusan Nomor 194/KMA/SK/XI/2014. “Dipandang perlu revitalisasi terhadap komposisi Tim Pembaruan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Tim Pembaruan dalam rangka melaksanakan program prioritas,” kata Ketua MA, dalam SK yang ditetapkan pada 28 November 2014 itu. Perubahan komposisi yang paling vital ialah mengenai siapa yang menjadi Koordinator Tim Pembaruan Peradilan. Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 084/KMA/SK/V/2013, yang menjadi Koordinator Tim Pembaruan Peradilan adalah Dr. H. Widayatno S
30 Oct 2018
Jansen Terkelin
367 kali dikunjungi
Artikel Hukum
13
Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan
Sesuai dengan Undang – undang No.32 tahun 2009 yang di maksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia, karena saat ini kualitas lingkungan hidup yang ada sudah semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia kedepannya, serta dikarenak
30 Oct 2018
admin_website
593 kali dikunjungi
Artikel Hukum
14
Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Bisa Dipidana
Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 68 menegaskan bahwa Pengusaha dilarang memperkerjakan anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. oleh karenanya mempekerjakan anak dibawah umur bisa dipidana.
30 Oct 2018
admin_website
947 kali dikunjungi
Artikel Hukum
15
Cara Mengajukan Gugatan Cerai Talak Suami kepada Isterinya
Bahwa gugatan cerai dapat diajukan baik oleh Suami kepada Isterinya maupun oleh Isteri kepada Suaminya. Gugatan yang diajukan suami kepada Isterinya disebut dengan Permohonan Cerai Talak, yang dalam membuat Gugatan / Permohonan, Suami berkedudukan menjadi Pemohon dan Isteri berkedudukan menjadi Termohon.
30 Oct 2018
admin_website
1777 kali dikunjungi
Artikel Hukum
16
Hak Pasien atas Isi Rekam Medis Kedokteran
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh rumah sakit dan/atau dokter kepada pasien. (penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran). Oleh karenanya hak pasien atas isi rekam medis kedokteran dilindungi hukum.
30 Oct 2018
admin_website
317 kali dikunjungi
Artikel Hukum
« Kembali
PENCARIAN DATA WEBSITE
Perdata
Tipikor
Pidana
KEADAAN PERKARA PERDATA
BULAN FEB 2021
Sisa Lalu
- Perkara
Masuk
0 Perkara
Putus
0 Perkara
Sisa Akhir
0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D FEB 2021
Sisa Lalu
- Perkara
Masuk
83 Perkara
Putus
51 Perkara
Sisa Akhir
32 Perkara
KEADAAN PERKARA PIDANA
BULAN FEB 2021
Sisa Lalu
- Perkara
Masuk
0 Perkara
Putus
0 Perkara
Sisa Akhir
0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D FEB 2021
Sisa Lalu
- Perkara
Masuk
178 Perkara
Putus
191 Perkara
Sisa Akhir
-13 Perkara
KEADAAAN PERKARA TIPIKOR
BULAN FEB 2021
Sisa Lalu
- Perkara
Masuk
0 Perkara
Putus
0 Perkara
Sisa Akhir
0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D FEB 2021
Sisa Lalu
- Perkara
Masuk
2 Perkara
Putus
4 Perkara
Sisa Akhir
-2 Perkara
Periode Perkara
Januari 2021
Februari 2021
Maret 2021
April 2021
Mei 2021
Juni 2021
Juli 2021
Agustus 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
Desember 2021
Detail Keadaan Perkara
Zona Integritas Menuju WBBK & WBBM
Dokumen SAKIP
Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Standar Operasional Prosedur
Laporan Index Presepsi Korupsi
Biaya Perkara Banding
LHKPN dan LHKASN
Pengaduan / SIWAS
Laporan Tahunan
TAUTAN PERADILAN
APLIKASI M.A.R.I
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini
:
35,719 Orang
Kemarin
:
1,329 Orang
Bulan Ini
:
104,735 Orang
Tahun Ini
:
108,315 Orang
Total
:
1,044,208 Orang
INFORMASI PENGUNJUNG
IP Address
:
3.237.178.91
Sistem Operasi
:
Unknown Platform
Browser
:
Situs Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan
Expor, impor, Community
IT. Consultant, Software Development