KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari OTT Wali Kota Medan

KPK kembali menangkap tangan salah seorang kepala daerah yang terlibat perkara rasuah. Kali ini giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang diamankan pada Rabu (16/10) dini hari. Dari penangkapan Dzulmi, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim berhasil mengamankan uang ratusan juta. Untuk jumlah detailnya tim KPK masih proses menghitung. "Ada uang yang diamankan, ratusan juta. Masih dalam proses perhitungan," ujar Febri saat dihubungi, Rabu (16/10). KPK menduga uang ratusan juta rupiah itu berkaitan dengan setoran dari sejumlah dinas di Kota Medan untuk Dzulmi. "Diduga ada setoran dari di

  16 Oct 2019    Jansen Terkelin    62 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Pertama di Indonesia! Eks Ketua KY dan Komisioner Jalani Sidang Etik

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk mengawasi etika hakim. Namun kini, dua komisioner KY malah harus menghadapi sidang etik dan diadili oleh koleganya sendiri. Dua komisioner itu adalah Aidul Fitria Azhari dan Sumartoyo. Aidul adalah Ketua KY 2015-2018. "Ya benar," kata komisioner KY, Maradaman Harahap saat dikonformasi detikcom, Selasa (15/10/2019). Pembentukan Dewan Etik itu atas laporan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan meminta Aidul Fitriciada Azhari mundur. Aidul dinilai telah melanggar etik, yaitu mendaftar hakim konstitusi, padahal masa jabatan baru habis 2020

  15 Oct 2019    Jansen Terkelin    96 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

KPK akan Miliki Ruang Khusus di Pengadilan Negeri Medan

Penampakan ruangan KPK yang berada di sebelah ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki ruang kerja khusus di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. Hal mengejutkan ini diketahui dari Humas Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin MH saat ditemui Tribun Medan di ruang barunya. Humas yang sekaligus bertugas sebagai Hakim Niaga ini mengatakan adanya ruang khusus tersebut merupakan tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan Mahkamah Agung RI. "MoU-nya ada di Mahkamah Agung, dan kita

  19 Aug 2019    Jansen Terkelin    379 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

MA Tetap Usut Hakim Penyebar Hoax Meski Sudah Minta Maaf

Andi Samsan Nganro (Foto: Dok. detikcom) Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tetap mengusut hakim penyebar hoax berinisial NBP yang membuat berita palsu soal promosi dan mutasi hakim meski NBP telah membuat surat permohonan maaf kepada pimpinan MA di atas kertas bermaterai. "Walau hakim yang bersangkutan sudah minta maaf bahkan membuat surat pernyataan, namun Mahkamah Agung ( MA) tetap akan melakukan pemeriksaan terkait masalah itu apakah sikap dan perbuatan tersebut telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (PPH) atau tidak," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Seni

  12 Aug 2019    Jansen Terkelin    291 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Nasib Pelabuhan Marunda di Tangan MA

Gedung Mahkamah Agung Jakarta - Nasib pengelolaan Pelabuhan Marunda kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Pengelola pelabuhan Karya Cipta Nusantara (KCN) berseteru dengan pemegang saham lainnya, Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Belakangan KCN dan Kemenhub dihukum Rp 733 miliar di sengketa tersebut. Kasus itu kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website MA, Senin (12/8/2019), kasus bermula saat terjadi kesepatakan antara KCN dengan BKN pada 2004 silam. KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanja

  12 Aug 2019    Jansen Terkelin    147 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Tiga Hal yang Harus Kita Ketahui soal "Contempt of Court"

Istilah " contempt of court" dalam bidang hukum bukanlah suatu hal baru. Terminologi ini muncul menyusul dibentuknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 aturan tersebut mengisyaratkan perlu disusun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.   Lalu, bagaimanakah konsep "contempt of court" sebenarnya? 1. Penghinaan terhadap keadilan Wakil Ketua Mahkamah Agung

  02 Aug 2019    Jansen Terkelin    106 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Tragedi Kemanusiaan, Pengacara Pukul Hakim

Pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Sunarso oleh pengacara Tomi Winata atau TW Desrizal dinilai merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus kemunduran peradaban. Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mempertanyakan bagaimana dominasi dan arogansi kekuasaan menyerang lembaga peradilan yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Saya sedih, prihatin, kecewa dan mengutuk keras perbuatan brutal berupa pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengacara yang sedang beracara terhadap hakim diruang persidangan," kata Arteria Dahlan di Jakarta, Juma

  19 Jul 2019    Jansen Terkelin    192 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Ada Advokat Ikut Kena OTT dalam Kasus Suap Jaksa, Siapa Dia?

Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa hari lalu mengungkap keterlibatan jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan suap tersebut. Salah seorang di antaranya, berinisial AS (diduga Alfin Suherman) berprofesi sebagai advokat. AS dan seorang pengusaha berinisial SP (diduga Sendy Perico), dipersangkakan memberikan uang suap Rp200 juta kepada Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto. Alfin, Sendy dan Agus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dua jaksa yang ikut dibawa ke KPK saat OTT diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditan

  06 Jul 2019    Jansen Terkelin    185 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court MA tengah mempersiapkan e-litigation

Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-CourtMA tengah mempersiapkan e-litigation Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai e-Court telah disahkan pada 4 April 2018. Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Sebelumnya, aplikasi e-court ini masih diuji coba secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indon

  30 Jun 2019    Jansen Terkelin    468 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Sekali Lagi, Hukum Adalah Panglima

Menurut hukum MK akan melakukan pendekatan berdasarkan fakta dan bukti, karena sederhananya, ini merupakan sengketa pemilu, bukan tentang sistem pemilu, rekam jejak, kinerja paslon dan petahana, atau masalah lainnya Dalam kehidupan berpolitik kita selama ini, tidak sering kita mengalami bahwa nasib politik, atau lebih tepatnya penguasa, ditetapkan oleh hukum. Kali ini, sekali lagi, hukum menjadi panglima. Kesembilan Hakim Konstitusi dari Mahkamah Konsitusi mendapat tugas berat untuk memutuskan hasil akhir pilpres 2019. Tugas yang berat, karena keputusannya akan menentukan kualitas demokrasi di

  25 Jun 2019    Jansen Terkelin    107 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

M. Hatta Ali: Hakim Harus Lebih Pintar dari Jaksa dan Pengacara

Setiap elemen penegak hukum tidak boleh saling mempengaruhi dan memberi kesempatan mencederai peradilan. Masing-masing bekerja sesuai kompetensinya. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berbenah sejak upaya penguatan lembaga kekuasaan kehakiman ini dimulai pasca reformasi 1998. Satu dekade berselang, beragam inovasi telah dikembangkan Mahkamah Agung dalam melayani para pencari keadilan. Mulai dari perkara judex facti di pengadilan tingkat pertama dan banding hingga judex juris oleh puncak peradilan di Mahkamah Agung tak luput dari langkah pembaruan. Sebut saja direktori salinan putusan peng

  15 Feb 2019    Jansen Terkelin    105 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Pembaharuan Peradilan

Ketua Mahkamah Agung bentuk Tim Pembaruan Peradilan melalui Keputusan Nomor 194/KMA/SK/XI/2014. “Dipandang perlu revitalisasi terhadap komposisi Tim Pembaruan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Tim Pembaruan dalam rangka melaksanakan program prioritas,” kata Ketua MA, dalam SK yang ditetapkan pada 28 November 2014 itu. Perubahan komposisi yang paling vital ialah mengenai siapa yang menjadi Koordinator Tim Pembaruan Peradilan. Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 084/KMA/SK/V/2013, yang menjadi Koordinator Tim Pembaruan Peradilan adalah Dr. H. Widayatno S

  30 Oct 2018    Jansen Terkelin    115 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan

Sesuai dengan Undang – undang No.32 tahun 2009 yang di maksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia, karena saat ini kualitas lingkungan hidup yang ada sudah semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia kedepannya, serta dikarenak

  30 Oct 2018    admin_website    193 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Bisa Dipidana

Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 68 menegaskan bahwa Pengusaha dilarang memperkerjakan anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. oleh karenanya mempekerjakan anak dibawah umur bisa dipidana.

  30 Oct 2018    admin_website    209 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Cara Mengajukan Gugatan Cerai Talak Suami kepada Isterinya

Bahwa gugatan cerai dapat diajukan baik oleh Suami kepada Isterinya maupun oleh Isteri kepada Suaminya. Gugatan yang diajukan suami kepada Isterinya disebut dengan Permohonan Cerai Talak, yang dalam membuat Gugatan / Permohonan, Suami berkedudukan menjadi Pemohon dan Isteri berkedudukan menjadi Termohon.

  30 Oct 2018    admin_website    383 kali dikunjungi   Artikel Hukum 

Hak Pasien atas Isi Rekam Medis Kedokteran

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh rumah sakit dan/atau dokter kepada pasien. (penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran). Oleh karenanya hak pasien atas isi rekam medis kedokteran dilindungi hukum.

  30 Oct 2018    admin_website    66 kali dikunjungi   Artikel Hukum