Selamat Datang Di Situs  Pengadilan Tinggi Medan
  INFORMASI >> 
 Untuk Melihat Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Dapat Melalui Aplikasi SIPERKA          Selamat Datang Di Website Pengadilan Tinggi Medan          Selamat Kepada Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan Telah Meraih Akreditasi A Excelent dari Dirjen Badilum          Peringatan HUT MARI ke-74 Tahun 2019          Diinformasikan Sipp Banding Versi 3.2.0 Yang Resmi Diluncurkan Oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 April 2019 disediakan layanan untuk Masyarakat agar dapat Melihat Perkara Bandingnya Melalui Alamat: https://banding.mahkamahagung.go.id          Teleconference Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama          Acara Program Mentoring Berbasis Resiko (PROMENSISKO) oleh PPATK Deputi Bidang Pemberantasan          Upacara Pembukaan Pelaksanaan Lomba dalam rangka Memeriahkan HUT RI ke-74 tahun 2019          Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim          Acara Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UKPJB Aplikasi SPSE versi 4.3 dan Sirup Versi 2.3 di wilayah Sumatera Utara          Rapat Dinas Reguler Bulan Juli 2019          KPT hadiri Bimbingan dan Arahan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi          Rapat Kordinasi dengan Ketua Pengadilan Se-Sumatera Utara Juli 2019          MOTTO : "UNANG MARGABUS" UNggul, ANGgun, Melayani, Aman, Rapi, GAya, BUdaya, Syukur          Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Advokat (PPKHI)          Pemotongan Hewan Kurban di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan          Pembinaan Pelaksanaan Zona Integritas oleh Ketua RB MARI          Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)        
No.  Konten 
1
KPK akan Miliki Ruang Khusus di Pengadilan Negeri Medan
Penampakan ruangan KPK yang berada di sebelah ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki ruang kerja khusus di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. Hal mengejutkan ini diketahui dari Humas Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin MH saat ditemui Tribun Medan di ruang barunya. Humas yang sekaligus bertugas sebagai Hakim Niaga ini mengatakan adanya ruang khusus tersebut merupakan tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan Mahkamah Agung RI. "MoU-nya ada di Mahkamah Agung, dan kita
  19 Aug 2019    Jansen Terkelin    140 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
2
MA Tetap Usut Hakim Penyebar Hoax Meski Sudah Minta Maaf
Andi Samsan Nganro (Foto: Dok. detikcom) Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tetap mengusut hakim penyebar hoax berinisial NBP yang membuat berita palsu soal promosi dan mutasi hakim meski NBP telah membuat surat permohonan maaf kepada pimpinan MA di atas kertas bermaterai. "Walau hakim yang bersangkutan sudah minta maaf bahkan membuat surat pernyataan, namun Mahkamah Agung ( MA) tetap akan melakukan pemeriksaan terkait masalah itu apakah sikap dan perbuatan tersebut telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (PPH) atau tidak," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Seni
  12 Aug 2019    Jansen Terkelin    153 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
3
Nasib Pelabuhan Marunda di Tangan MA
Gedung Mahkamah Agung Jakarta - Nasib pengelolaan Pelabuhan Marunda kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Pengelola pelabuhan Karya Cipta Nusantara (KCN) berseteru dengan pemegang saham lainnya, Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Belakangan KCN dan Kemenhub dihukum Rp 733 miliar di sengketa tersebut. Kasus itu kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website MA, Senin (12/8/2019), kasus bermula saat terjadi kesepatakan antara KCN dengan BKN pada 2004 silam. KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanja
  12 Aug 2019    Jansen Terkelin    107 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
4
Tiga Hal yang Harus Kita Ketahui soal "Contempt of Court"
Istilah " contempt of court" dalam bidang hukum bukanlah suatu hal baru. Terminologi ini muncul menyusul dibentuknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 aturan tersebut mengisyaratkan perlu disusun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.   Lalu, bagaimanakah konsep "contempt of court" sebenarnya? 1. Penghinaan terhadap keadilan Wakil Ketua Mahkamah Agung
  02 Aug 2019    Jansen Terkelin    94 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
5
Tragedi Kemanusiaan, Pengacara Pukul Hakim
Pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Sunarso oleh pengacara Tomi Winata atau TW Desrizal dinilai merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus kemunduran peradaban. Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mempertanyakan bagaimana dominasi dan arogansi kekuasaan menyerang lembaga peradilan yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Saya sedih, prihatin, kecewa dan mengutuk keras perbuatan brutal berupa pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengacara yang sedang beracara terhadap hakim diruang persidangan," kata Arteria Dahlan di Jakarta, Juma
  19 Jul 2019    Jansen Terkelin    128 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
6
Ada Advokat Ikut Kena OTT dalam Kasus Suap Jaksa, Siapa Dia?
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa hari lalu mengungkap keterlibatan jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan suap tersebut. Salah seorang di antaranya, berinisial AS (diduga Alfin Suherman) berprofesi sebagai advokat. AS dan seorang pengusaha berinisial SP (diduga Sendy Perico), dipersangkakan memberikan uang suap Rp200 juta kepada Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto. Alfin, Sendy dan Agus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dua jaksa yang ikut dibawa ke KPK saat OTT diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditan
  06 Jul 2019    Jansen Terkelin    142 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
7
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court MA tengah mempersiapkan e-litigation
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-CourtMA tengah mempersiapkan e-litigation Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai e-Court telah disahkan pada 4 April 2018. Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Sebelumnya, aplikasi e-court ini masih diuji coba secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indon
  30 Jun 2019    Jansen Terkelin    311 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
8
Sekali Lagi, Hukum Adalah Panglima
Menurut hukum MK akan melakukan pendekatan berdasarkan fakta dan bukti, karena sederhananya, ini merupakan sengketa pemilu, bukan tentang sistem pemilu, rekam jejak, kinerja paslon dan petahana, atau masalah lainnya Dalam kehidupan berpolitik kita selama ini, tidak sering kita mengalami bahwa nasib politik, atau lebih tepatnya penguasa, ditetapkan oleh hukum. Kali ini, sekali lagi, hukum menjadi panglima. Kesembilan Hakim Konstitusi dari Mahkamah Konsitusi mendapat tugas berat untuk memutuskan hasil akhir pilpres 2019. Tugas yang berat, karena keputusannya akan menentukan kualitas demokrasi di
  25 Jun 2019    Jansen Terkelin    78 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
9
M. Hatta Ali: Hakim Harus Lebih Pintar dari Jaksa dan Pengacara
Setiap elemen penegak hukum tidak boleh saling mempengaruhi dan memberi kesempatan mencederai peradilan. Masing-masing bekerja sesuai kompetensinya. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berbenah sejak upaya penguatan lembaga kekuasaan kehakiman ini dimulai pasca reformasi 1998. Satu dekade berselang, beragam inovasi telah dikembangkan Mahkamah Agung dalam melayani para pencari keadilan. Mulai dari perkara judex facti di pengadilan tingkat pertama dan banding hingga judex juris oleh puncak peradilan di Mahkamah Agung tak luput dari langkah pembaruan. Sebut saja direktori salinan putusan peng
  15 Feb 2019    Jansen Terkelin    67 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
10
Pembaharuan Peradilan
Ketua Mahkamah Agung bentuk Tim Pembaruan Peradilan melalui Keputusan Nomor 194/KMA/SK/XI/2014. “Dipandang perlu revitalisasi terhadap komposisi Tim Pembaruan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Tim Pembaruan dalam rangka melaksanakan program prioritas,” kata Ketua MA, dalam SK yang ditetapkan pada 28 November 2014 itu. Perubahan komposisi yang paling vital ialah mengenai siapa yang menjadi Koordinator Tim Pembaruan Peradilan. Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 084/KMA/SK/V/2013, yang menjadi Koordinator Tim Pembaruan Peradilan adalah Dr. H. Widayatno S
  30 Oct 2018    Jansen Terkelin    103 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
11
Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan
Sesuai dengan Undang – undang No.32 tahun 2009 yang di maksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia, karena saat ini kualitas lingkungan hidup yang ada sudah semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia kedepannya, serta dikarenak
  30 Oct 2018    admin_website    164 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
12
Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Bisa Dipidana
Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 68 menegaskan bahwa Pengusaha dilarang memperkerjakan anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. oleh karenanya mempekerjakan anak dibawah umur bisa dipidana.
  30 Oct 2018    admin_website    164 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
13
Cara Mengajukan Gugatan Cerai Talak Suami kepada Isterinya
Bahwa gugatan cerai dapat diajukan baik oleh Suami kepada Isterinya maupun oleh Isteri kepada Suaminya. Gugatan yang diajukan suami kepada Isterinya disebut dengan Permohonan Cerai Talak, yang dalam membuat Gugatan / Permohonan, Suami berkedudukan menjadi Pemohon dan Isteri berkedudukan menjadi Termohon.
  30 Oct 2018    admin_website    311 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
14
Hak Pasien atas Isi Rekam Medis Kedokteran
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh rumah sakit dan/atau dokter kepada pasien. (penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran). Oleh karenanya hak pasien atas isi rekam medis kedokteran dilindungi hukum.
  30 Oct 2018    admin_website    54 kali dikunjungi   Artikel Hukum 
Detail
 PENCARIAN DATA WEBSITE
KEADAAN PERKARA PERDATA
BULAN OKT 2019
 Sisa Lalu 128 Perkara
 Masuk 39 Perkara
 Putus 9 Perkara
 Sisa Akhir 158 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  OKT 2019
 Sisa Lalu 105 Perkara
 Masuk 831 Perkara
 Putus 700 Perkara
 Sisa Akhir 236 Perkara
KEADAAN PERKARA PIDANA
BULAN OKT 2019
 Sisa Lalu 194 Perkara
 Masuk 139 Perkara
 Putus 26 Perkara
 Sisa Akhir 307 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  OKT 2019
 Sisa Lalu 170 Perkara
 Masuk 2173 Perkara
 Putus 1849 Perkara
 Sisa Akhir 494 Perkara
KEADAAAN PERKARA TIPIKOR
BULAN OKT 2019
 Sisa Lalu 1 Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 1 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  OKT 2019
 Sisa Lalu 5 Perkara
 Masuk 30 Perkara
 Putus 37 Perkara
 Sisa Akhir -2 Perkara
 Detail Keadaan Perkara

 TAUTAN PERADILAN
 APLIKASI M.A.R.I
 STATISTIK PENGUNJUNG
  Hari Ini :   7,337 Orang
  Kemarin :   6,592 Orang
  Bulan Ini :   117,417 Orang
  Tahun Ini :   234,782 Orang
  Total :   236,149 Orang
 INFORMASI PENGUNJUNG
  IP Address :   100.24.122.228
  Sistem Operasi :   Unknown Platform
  Browser :  
 Situs Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan