Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court
MA tengah mempersiapkan e-litigation, Selamat Datang Di Situs  Pengadilan Tinggi Medan
  INFORMASI >> 
 Untuk Melihat Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Dapat Melalui Aplikasi SIPERKA          Selamat Datang Di Website Pengadilan Tinggi Medan          Selamat Kepada Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan Telah Meraih Akreditasi A Excelent dari Dirjen Badilum          Diinformasikan Sipp Banding Versi 3.2.0 Yang Resmi Diluncurkan Oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 April 2019 disediakan layanan untuk Masyarakat agar dapat Melihat Perkara Bandingnya Melalui Alamat: https://banding.mahkamahagung.go.id          Acara Program Mentoring Berbasis Resiko (PROMENSISKO) oleh PPATK Deputi Bidang Pemberantasan          E-Penahanan adalah Inovasi Pengadilan Tinggi Medan Terbaru Yang Melibat 4 Instansi diwilayah Sumatera Utara (http://e-penahanan.pt-medan.go.id)          KPT hadiri Bimbingan dan Arahan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi          MOTTO PENGADILAN : "UNANG MARGABUS" UNggul, ANGgun, Melayani, Aman, Rapi, GAya, BUdaya, Syukur          Pembinaan Pelaksanaan Zona Integritas oleh Ketua RB MARI          Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)          Selamat Datang Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)          MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2019          Verifikasi Fisik Pelamar CPNS Formasi Disabilitas          Mahkamah Agung Buka Lowongan 2.104 CPNS, Ini Formasinya          PT MEDAN MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)          Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Tahun 2020          PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV          PEMILIHAN KEMBALI LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019          LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021          PENGUMUMAN TENTANG PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019        
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court MA tengah mempersiapkan e-litigation
Jun 19
30
 Jansen Terkelin   Artikel Hukum   1609 kali dikunjungi
Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court
MA tengah mempersiapkan e-litigation

Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court
MA tengah mempersiapkan e-litigation


Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai e-Court telah disahkan pada 4 April 2018. Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Sebelumnya, aplikasi e-court ini masih diuji coba secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Kini, 56 pengadilan diwajikan Mahkamah Agung untuk menerapkan e-court. Kewajiban ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, menjelaskan Surat Edaran diterbitkan karena belum ada perubahan signifikan dalam penerapan e-Court sebagaimana yang diharapkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. “Oleh sebab itu, dipandang perlu membuat SEMA untuk mempercepat peningkatan pemanfataan layanan e-Court,” kata Andi kepada hukumonline, Jumat (29/06).

Selain itu, kata dia, agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Ia memaparkan SEMA ini berlaku bagi seluruh PN Kelas 1A Khusus, Kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. “56 PN di seluruh PT tersebut wajib menggunakan e-Court sejak diterbitkannya SEMA ini, yakni 10 Juni 2019,” tegasnya.

(Baca juga: Siap-Siap, Litigasi Lewat e-Court Dimulai Tahun Ini).

Andi mengimbau sesuai dikeluarkannya SEMA ini, seluruh Ketua PT diwajibkan memonitori petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) da petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mengarahkan pengguna layanan engadilan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi e-Court. “Jadi, seluruh pelayanan PTSP wajib menyediakan petugas/tenaga IT untuk membantu proses pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi e-Court,” imbaunya.

Tidak hanya itu, kata Andi, seluruh Ketua PT juga wakin monitoring dan evaluasi terhadap penerapan e-Court pada wilayah hukum masing-masing serta melaporkan perkembangan dan permasalahan penerapan e-Court kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum setiap bulan. “Maka, SEMA ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan,” kata dia.

Sebelumnya, melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018, 36 PN yang diperintah penggunaan e-Court dalam melaksanakan uji coba implementasi e-Court untuk tahap awal, ialah di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.

Sementara di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

Saat ini 56 PN yang diwajibkan menggunakan e-court adalah PN Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bandung, Bekasi, Tanggerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Sidoarjo, Medan, Palembang, Makassar, Bale Bandung, Tasikmalaya, Cibinong, Serang, Tegal, Cilacap, Pati, Klaten, PN Sragen, PN Sukoharjo, Yogyakarta, Sleman, Malang;

Selanjutnya, PN di Jember, Gresik, Banyuwangi, Banda Aceh, Lubuk Pakam, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Batam, Dumai, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Sungguminasa, Watampone, Kendari, Palu, Manado, Ambon, Jayapura, Denpasar, Mataran, dan Kupang.

Diketahui, MA pun tengah mempersiapkan peluncuran e-litigation yang ditargetkan rampung Agustus tahun ini melalui Perubahan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perubahan Perma tersebut ditargetkan akan diluncurkan pada hari ulang tahun MA yang ke-74, yakni Agustus 2019 mendatang.

Menu e-litigationnantinya dapat diselenggarakan persidangan perkara perdata secara elektronik sesuai hukum acara yang berlaku. Misalnya, acara penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan/penetapan. (sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d182b09da495/keluarkan-surat-edaran--ma-wajibkan-56-pengadilan-negeri-terapkan-e-court/)

 PENCARIAN DATA WEBSITE
KEADAAN PERKARA PERDATA
BULAN APR 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  APR 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 235 Perkara
 Putus 185 Perkara
 Sisa Akhir 50 Perkara
KEADAAN PERKARA PIDANA
BULAN APR 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  APR 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 617 Perkara
 Putus 558 Perkara
 Sisa Akhir 59 Perkara
KEADAAAN PERKARA TIPIKOR
BULAN APR 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  APR 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 11 Perkara
 Putus 11 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
 Detail Keadaan Perkara

 TAUTAN PERADILAN
 APLIKASI M.A.R.I
 STATISTIK PENGUNJUNG
  Hari Ini :   37,587 Orang
  Kemarin :   833 Orang
  Bulan Ini :   56,598 Orang
  Tahun Ini :   192,231 Orang
  Total :   1,128,124 Orang
 INFORMASI PENGUNJUNG
  IP Address :   3.238.240.197
  Sistem Operasi :   Unknown Platform
  Browser :  
 Situs Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan
Expor, impor, Community IT. Consultant, Software Development