Nasib Pelabuhan Marunda di Tangan MA, Selamat Datang Di Situs  Pengadilan Tinggi Medan
  INFORMASI >> 
 Untuk Melihat Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Dapat Melalui Aplikasi SIPERKA          Selamat Datang Di Website Pengadilan Tinggi Medan          Selamat Kepada Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan Telah Meraih Akreditasi A Excelent dari Dirjen Badilum          Peringatan HUT MARI ke-74 Tahun 2019          Diinformasikan Sipp Banding Versi 3.2.0 Yang Resmi Diluncurkan Oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 April 2019 disediakan layanan untuk Masyarakat agar dapat Melihat Perkara Bandingnya Melalui Alamat: https://banding.mahkamahagung.go.id          Teleconference Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama          Acara Program Mentoring Berbasis Resiko (PROMENSISKO) oleh PPATK Deputi Bidang Pemberantasan          Upacara Pembukaan Pelaksanaan Lomba dalam rangka Memeriahkan HUT RI ke-74 tahun 2019          Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim          Acara Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UKPJB Aplikasi SPSE versi 4.3 dan Sirup Versi 2.3 di wilayah Sumatera Utara          Rapat Dinas Reguler Bulan Juli 2019          KPT hadiri Bimbingan dan Arahan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi          Rapat Kordinasi dengan Ketua Pengadilan Se-Sumatera Utara Juli 2019          MOTTO : "UNANG MARGABUS" UNggul, ANGgun, Melayani, Aman, Rapi, GAya, BUdaya, Syukur          Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Advokat (PPKHI)          Pemotongan Hewan Kurban di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan          Pembinaan Pelaksanaan Zona Integritas oleh Ketua RB MARI          Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS)        
Nasib Pelabuhan Marunda di Tangan MA
Aug 19
12
 Jansen Terkelin   Artikel Hukum   107 kali dikunjungi
Nasib Pelabuhan Marunda di Tangan MA

Gedung Mahkamah Agung

Jakarta - Nasib pengelolaan Pelabuhan Marunda kini di tangan Mahkamah Agung (MA). Pengelola pelabuhan Karya Cipta Nusantara (KCN) berseteru dengan pemegang saham lainnya, Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Belakangan KCN dan Kemenhub dihukum Rp 733 miliar di sengketa tersebut. Kasus itu kini di tangan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website MA, Senin (12/8/2019), kasus bermula saat terjadi kesepatakan antara KCN dengan BKN pada 2004 silam. KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter.

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama.

KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya. Selain itu juga meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun.

Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. PN Jakut menyatakan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016, antara Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam putusannya itu, PN Jakut menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Kemenhub Cq Dirjen Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada KBN sebesar Rp 773 miliar.

KCN dan Kemenhub tidak terima dan mengajukan banding. Pada 10 Januari 2019, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis PN Jakut. Duduk sebagai ketua majelis M Daming Sanusi dengan anggota M Yusuf dan Hidayat.

Atas hal itu, KCN mengajukan kasasi. MA telah menunjuk hakim agung Nurul Elmiyah sebagai ketua majelis dan hakim agung Prim Pambudi dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha sebagai anggota.

"Kami mengajukan kasasi karena melihat putusan PN dan PT yang mengabaikan seluruh fakta hukum dan fakta lapangan. Karenanya, kami berharap majelis hakim kasasi dapat benar-benar jeli melihat fakta-fakta yang ada. Tentang apa yang sudah dari awal disepakati antara KBN dan KTU, yang menjadi dasar dibentuknya KCN sebagai anak usaha bidang kepelabuhanan. Termasuk tentang kronologi peristiwa yang terjadi setelahnya, karena itu saling terkait dan menjadi akar masalah," kata Jubir Hukum KCN Maya Sri Tunggagini.

"Kami memiliki keyakinan majelis hakim Yang Mulia akan bersifat adil dan obyektif dalam memutus kasus ini, terutama apa yang kami perjuangkan semata hanya untuk investasi di Indonesia," pungkas Maya. (Sumber :http://news.detik.com/berita/d-4662055/nasib-pelabuhan-marunda-di-tangan-ma?tag_from=news_beritaTerkait)

 PENCARIAN DATA WEBSITE
KEADAAN PERKARA PERDATA
BULAN OKT 2019
 Sisa Lalu 128 Perkara
 Masuk 39 Perkara
 Putus 9 Perkara
 Sisa Akhir 158 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  OKT 2019
 Sisa Lalu 105 Perkara
 Masuk 831 Perkara
 Putus 700 Perkara
 Sisa Akhir 236 Perkara
KEADAAN PERKARA PIDANA
BULAN OKT 2019
 Sisa Lalu 194 Perkara
 Masuk 139 Perkara
 Putus 26 Perkara
 Sisa Akhir 307 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  OKT 2019
 Sisa Lalu 170 Perkara
 Masuk 2173 Perkara
 Putus 1849 Perkara
 Sisa Akhir 494 Perkara
KEADAAAN PERKARA TIPIKOR
BULAN OKT 2019
 Sisa Lalu 1 Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 1 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  OKT 2019
 Sisa Lalu 5 Perkara
 Masuk 30 Perkara
 Putus 37 Perkara
 Sisa Akhir -2 Perkara
 Detail Keadaan Perkara

 TAUTAN PERADILAN
 APLIKASI M.A.R.I
 STATISTIK PENGUNJUNG
  Hari Ini :   7,445 Orang
  Kemarin :   6,592 Orang
  Bulan Ini :   117,525 Orang
  Tahun Ini :   234,890 Orang
  Total :   236,257 Orang
 INFORMASI PENGUNJUNG
  IP Address :   100.24.122.228
  Sistem Operasi :   Unknown Platform
  Browser :  
 Situs Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan