KPK Libatkan BIN, TNI AD hingga BNPT Tes Wawasan Kebangsaan Pegawainya
, Selamat Datang Di Situs  Pengadilan Tinggi Medan
  INFORMASI >> 
 Untuk Melihat Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Dapat Melalui Aplikasi SIPERKA          Selamat Datang Di Website Pengadilan Tinggi Medan          Selamat Kepada Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Medan Telah Meraih Akreditasi A Excelent dari Dirjen Badilum          E-Penahanan adalah Inovasi Pengadilan Tinggi Medan Terbaru Yang Melibat 4 Instansi diwilayah Sumatera Utara (http://e-penahanan.pt-medan.go.id)          MOTTO PENGADILAN : "UNANG MARGABUS" UNggul, ANGgun, Melayani, Aman, Rapi, GAya, BUdaya, Syukur          Selamat Datang Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)          Mahkamah Agung Buka Lowongan 2.104 CPNS, Ini Formasinya          PT MEDAN MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)          Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Tahun 2020          PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV          PEMILIHAN KEMBALI LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019          LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021          PENGUMUMAN TENTANG PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019          Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021 Wilayah Sumatera Utara        
KPK Libatkan BIN, TNI AD hingga BNPT Tes Wawasan Kebangsaan Pegawainya
May 21
06
 Desita R. A Sitorus, Sh.   Artikel Hukum   193 kali dikunjungi
KPK Libatkan BIN, TNI AD hingga BNPT Tes Wawasan Kebangsaan Pegawainya

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melibatkan beberapa instansi pemerintah.

"Instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN RI dalam pelaksanaam asesmen TWK pegawai KPK yakni Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Intelijen Strategis TNI; Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat; Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat; dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," ujar Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (5/5/2021). Baca juga: Novel Dikabarkan Tak Lolos Jadi ASN, Setara Institute Yakin Panitia Objektif

Ghufron menjelaskan bahwa seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian “Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen. 5 instansi pelaksana asesmen TWK pegawai KPK bersama BKN RI terbagi dalam 3 kelompok peran," jelasnya.

Pembagian peran 5 instansi antara lain, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas; Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam pelaksanaan Profiling.

Lalu Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

Dan BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat serta Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK.

Ghufron mengungkapkan aspek-aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lainya yakni Aspek Integritas. "Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur," kata Ghufron.

Lalu pada Aspek Netralitas ASN, dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

"Antiradikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas," tutup Ghufron.

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/419250/13/kpk-libatkan-bin-tni-ad-hingga-bnpt-tes-wawasan-kebangsaan-pegawainya-1620216313

 

 PENCARIAN DATA WEBSITE
KEADAAN PERKARA PERDATA
BULAN SEP 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  SEP 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 711 Perkara
 Putus 600 Perkara
 Sisa Akhir 111 Perkara
KEADAAN PERKARA PIDANA
BULAN SEP 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  SEP 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 1769 Perkara
 Putus 1544 Perkara
 Sisa Akhir 225 Perkara
KEADAAAN PERKARA TIPIKOR
BULAN SEP 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 0 Perkara
 Putus 0 Perkara
 Sisa Akhir 0 Perkara
REKAPITULASI PERKARA
BULAN JAN S.D  SEP 2021
 Sisa Lalu - Perkara
 Masuk 28 Perkara
 Putus 31 Perkara
 Sisa Akhir -3 Perkara
 Detail Keadaan Perkara

 TAUTAN PERADILAN
 APLIKASI M.A.R.I
 STATISTIK PENGUNJUNG
  Hari Ini :   48,245 Orang
  Kemarin :   1,632 Orang
  Bulan Ini :   156,570 Orang
  Tahun Ini :   539,155 Orang
  Total :   1,475,048 Orang
 INFORMASI PENGUNJUNG
  IP Address :   3.236.55.22
  Sistem Operasi :   Unknown Platform
  Browser :  
 Situs Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan
Expor, impor, Community IT. Consultant, Software Development